Jual Beli Tanah Yang Sertifikatnya Menjadi Agunan di Bank Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Muaro Momong Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)

Abstract

ABSTRAK NUR AFNI, NIM 2130202044 Judul Skripsi: “Jual Beli Tanah Yang Sertifikatnya Menjadi Agunan Di Bank Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jorong Muaro Momong Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasaraya). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli tanah yang sertifikatnya masih diagunkan di bank, sebagaimana terjadi di Jorong Muaro Momong. Fokus kajian meliputi duduk perkara transaksi, peran pemerintah setempat, serta analisis berdasarkan fikih muamalah dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tetap dilakukan meski sertifikat menjadi agunan, dengan keterlibatan Wali Nagari sebagai penerbit surat jual beli. Dalam perspektif fikih dan hukum, jual beli ini menimbulkan permasalahan kepemilikan dan perlindungan hukum bagi pembeli, terutama terkait hak atas sertifikat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus intrinsik, karena kasus yang diteliti memiliki nilai menarik secara internal. Lokasi penelitian berada di jorong muaro momong, kecamatan pulau punjung, kabupaten dharmasraya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama dibantu catatan lapangan dan panduan wawancara untuk memastikan relevansi dan keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah yang sertifikatnya menjadi agunan di bank, seperti yang terjadi di Nagari Sungai Kambut, merupakan bentuk muamalah darurat yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif fikih, khususnya mazhab Hanafiah dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), transaksi semacam ini berisiko tidak sah secara syar‟i apabila dilakukan tanpa izin dari pihak murtahin, meskipun dalam praktik sosial sering kali tetap diterima apabila disertai itikad baik dan persetujuan lisan. Semantara itu, dari sisi hukum positif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menekankan pentingnya keterlibatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pemerintah nagari, dan tokoh adat sebagai bentuk pengawasan administratif. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menuntut adanya kepastian dan kejelasan status hak atas tanah, meskipun tanah tersebut dalam status agunan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan pihak bank sangat diperlukan guna memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah, adil, dan transparan, sehingga perlindungan hukum bagi para pihak tetap terjaga sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).