DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI PUTUSAN PERKARA N0.54/Pdt.P/2024/PA.TALU)

Abstract

Ifoni Rahma Suci, NIM 2130201037, Judul Skripsi “DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.54/Pdt.P/2024/PA.TALU”. Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim sehingga timbulnya Dissenting Opinion pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu dan apa dampak terjadinya Dissenting Opinion Hakim pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang menyebabkan munculnya Dissenting Opinion pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu dan mengetahui dampak terjadinya Dissenting Opinion Hakim pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara. Sumber data digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan tiga orang Hakim Pengadilan Agama Talu dan sumber data sekunder terdiri dari putusan Pengadilan Agama Talu Nomor perkara.54/Pdt.P/2024/PA.Talu, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal dan sumber lain yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara bersama tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mayoritas menolak permohonan karena dianggap belum terpenuhinya syarat formil, yaitu belum optimalnya usaha pemohon dalam membujuk ayah kandung sebagai wali nikah. Sementara itu, hakim minoritas menilai bahwa tindakan wali yang meminta uang denda adat dalam jumlah besar dan menolak menikahkan anaknya tanpa alasan syar’i telah memenuhi unsur adhal, sehingga permohonan patut dikabulkan. Dissenting opinion dalam perkara ini menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kebebasan hakim dalam sistem peradilan yang independen, serta memberikan ruang bagi perspektif hukum alternatif dalam memutus perkara.