Dampak Perceraian pada Perkawinan Campuran Suku JAwa Minang terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kota Padang Panjang

Abstract

Asep Saepul Mikdar, NIM. 232061003. Judul Tesis: Dampak Perceraian pada Perkawinan Campuran Jawa Minang terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kota Padang Panjang, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika hak asuh anak pasca perceraian pada pasangan perkawinan campuran antara suku Jawa dan Minang di Kota Padang Panjang. Perbedaan sistem kekerabatan antara suku Jawa yang patrilineal dan Minang yang matrilineal menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan pengasuhan anak setelah perceraian. Hal ini menyebabkan adanya benturan antara adat, hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian pada perkawinan campuran Jawa-Minang terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Kota Padang Panjang, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan adat setempat. Jenis penelitian ini bersifat (field research), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Tekhnik pengumpulan data wawancara. Sumber data primer adalah tokoh adat, pengurus perkumpulan masyarakat Jawa, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran dan suami istri yang sudah bercerai yang mengasuh anak, serta sumber data sekunder dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tekhnik analisa data dalam menguji keabsahan data adalah tekhnik tringulasi yang berasal dari sumber buku pedoman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan adat antara suku Jawa yang patrilineal dan Minang yang matrilineal memengaruhi keputusan pengasuhan anak setelah perceraian. Dalam kasus yang ditemukan, anak yang diasuh oleh ayah atau ibu sering kali dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, diantara faktor pendukung mereka yang berasal dari adat suku Jawa tinggal di daerah suku Minang, karena memang sesuai dengan aturan adat Minang itu seorang laki-laki yang menikahi istri dari suku Minang tinggal dan menetap di kedianaman perempuan. Sedangkan diantara faktor penghambatnya,ketika terjadi perceraian antara suami dan istri yang membangun dan menetap rumah di tanah istri yang ber suku Minang, secara otomatis ketika terjadi perceraian diantara mereka anak akan berada di pihak istri.. Perspektif hukum Islam, terutama prinsip maslahah, menjadi pedoman utama dalam menentukan hak asuh anak, yang mengutamakan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa kearifan lokal, seperti musyawarah keluarga besar, sering digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak pada pasangan campuran. Namun, ketidaksesuaian dengan syariat, seperti kurangnya nafkah anak dari ayah setelah perceraian, masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian hukum Islam, adat lokal, dan kearifan lokal dapat menciptakan solusi yang berkeadilan dan maslahat bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan peran lembaga mediasi untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian.