ANALISIS CITA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN STUDI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

Abstract

ABSTRAK WAHYU IVO KRISDANTA, NIM 232062019, judul Tesis Analisis cita hukum terhadap putusan hakim perkara perceraian karena alasan cacat badan studi Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN MY) Batusangkar. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertimbangan terhadap putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dan dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dan menganalisis dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode yuridis empiris. Hukum Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (Para Hakim, suami dan istri yang bercerai, wali dari suami yang cacat, anak dan tetangga dari pihak yang berperkara) dan sumber data sekunder (Putusan No.456 /Pdt.G/2016/PA.Pyk, Putusan No.256/Pdt.G/2020 /PA.Pyk, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas).Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan teknik menganalisis data yang dilakukan ialah triangulasi dengan tiga cara, pertama pengumpulan data dari observasi, wawancara, sampai dokumentasi analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dianalisis dari 3 aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis, dari aspek yuridis sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh pendapat para hakim yang diwawancarai. Segi filosofis memandang cacat badan yang diderita yaitu stroke dan impotent termasuk dalam konteks alasan perceraian yang diperbolehkan, karena salah satu pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Kemudian dampak sosial membuktikan adanya percpecahan antara ibu dan anak, namun setelah apa yang terjadi pada istri membuat mantan pasangan suami istri ini kembali satu rumah tanpa ikatan perkawinan, dan putusan selanjutnya memberikan keadilan dan kebermanfaatan namun terlalu menginginkan pasangan yang sempurna sehingga membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan mantan suami dengan suaminya. Analisis dari cita hukum menunjukkan bahwa putusan pertama tidak memenuhi prinsip keadilan dan kebermanfaatan, karena dari segi yuridis ada UU Disabilitas tentang hak berkeluarga yang seharusnya negara dan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas dalam upaya ketahanan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian