IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DAN DAMPAKNYA BERDASARKAN PERSPEKTIF STAKEHOLDERS SEKOLAH

Abstract

DEDI HENDRIS. 2022. NIM, 2002011028 judul Tesis “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dan Dampaknya Berdasarkan Perspektif Stakeholders Sekolah”. Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan usaha pemerintah dalam meratakan mutu pendidikan. Namun belum diketahui pandangan stakeholders tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dan dampaknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan pandangan stakeholders sekolah terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 2) mengetahui dampak implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di SMAN 1 dan SMAN 5 Payakumbuh selama Januari sampai Juni 2022 yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Sementara itu, teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi, representasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa empat aspek dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi yang harus diperhatikan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh keempat hal tersebut perlu diterapkan. Pada aspek komunikasi, proses sosialisasi penting dilakukan agar mudah dipahami masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan sistem zonasi. Pada aspek sumber daya harus dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berupa tenaga ahli, komputer dan jaringan internet. Pada aspek disposisi, stakeholders sekolah tidak boleh menerapkan kebijakan khusus di luar kebijakan sistem zonasi yang telah ditentukan. Kemudian pada aspek struktur birokrasi, perlu adanya SOP dan pembentukan kepanitiaan untuk mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi. Sementara itu, dampak implementasi kebijakan sistem zonasi yakni berkurangnya anggapan sekolah favorit dan sekolah unggul walaupun anggapan tersebut belum sepenuhnya hilang di tengah masyarakat.