Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima puluh kota Menurut Prospektif Hukum Islam

Abstract

ABSTRAK MUHAMMAD ALQIFARI, NIM 1830201047, judul Skripsi “Peran Kerapatan Adat Nagari Terhadap Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah Di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Hukum Islam”, Jurusan Akhwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2022.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sangketa penggeseran mintalak tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota menurut perspektif hukum Islam. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan Langkah -langkah dan apa saja yang menjadi Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian Sangketa Penggeseran Mintalak tanah dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap hasil penyelesaian mintalak tanah Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif.Sebagai sumber data primer atau sumber data utamanya langsung di peroleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu informasi dari masyarakat, buku artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknis pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini ,Niniak Mamak ,KAN, dan Wali Nagari. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses penyelesaian mintalak tanah oleh kerapatan adat nagari (KAN) di Nagari Mahat pihak berpakara penggeseran mintalak tanah menyampaikan ke niniak mamak masing- masing.Maka barulah Niniak Mamak kedua belah pihak bertemu guna mencari titik terang inti dari permasalahan. Namun jika belum mendapatkan hasil penyelesaian maka Niniak Mamak mereka masing-masing membawa kasus penggeseran mintalak tanah ke Lembaga Adat Nagari atau disingkat dengan LAN yang mana anggota LAN adalah Niniak Mamak salingka Nagari Mahat.Kemudian hasil dari rembukan atau kesepakatan yang diadakan di LAN itu dibawa ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan melaksanakan musyawarah yang sebagai mediator oleh pihak perangkat KAN. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sangketa mintalak tanah oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan cara perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para niniak mamak yang berwenang,perangkat KAN sebagai mediator dalam persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaiaan sengketa yaitu dengan cara perdamian atau musyawarah.