RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

Abstract

MUHAMMAD KHALILURRAHMAN, NIM 1730201019, judul skripsi “RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI NAGARI RAMBATAN KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR” Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Nikah siri merupakan hal yang tidak tersentuh oleh adat, akan tetapi di Nagari Rambatan nikah siri merupakan pernikahan yang dilarang dan diatur dalam aturan adat, ini menjadi ranah yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini terfokus kepada faktor penyebab lahirnya aturan adat, lalu bentuk-bentuk sanksi adat, dan pelaksanaan aturan adat, serta menganalisis dinamika pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field research) yang diolah secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak, Wali Jorong, Penyuluh Agama, pelaku nikah siri dan kerabatnya di Nagari Rambatan. Sumber data sekunder adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, adat, hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan nikah siri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interprestasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri adalah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum Positif di Indonesia, sehingga hal ini dipandang aib bagi kaum. Bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku nikah siri ini adalah diusir dari Nagari, jika tidak berkenan maka harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan jika tidak mau menjalankannya, maka disisihkan sepanjang adat. 3 jenis sanksi dalam pelaksanaannya diberlakukan sesuai dengan kasus yang terjadi. Bagi yang membayar denda menyembelih satu ekor kambing harus dilakukan di depan umum dan pihak yang melakukan nikah siri harus meminta maaf ketika membayar denda. Dinamika pelaksanaan aturan adat yang terjadi di Nagari Rambatan terkait nikah siri, bahwa dari 11 pasang yang melakukan nikah siri, 7 pasang menerima sanksi dalam bentuk diusir dari Nagari, 2 pasang membayar denda berupa menyembelih seekor kambing, dan terdapat 2 pasang yang menolak adanya aturan adat ini, sehingga adat tetap memberikan sikap dengan sanksi disisihkan sepanjang adat. Selanjutnya menurut analisis penulis bahwa adat sangat berpengaruh untuk meminimalisir nikah siri di Nagari Rambatan. Aturan ini sejalan dengan prinsip Sadd al-Zari’ah dalam hukum Islam.