PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN PA SAWAHLUNTO DALAM PERKARA NOMOR 7/PDT.G/2018/PA.SWL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Abstract

DINA ENGGIA. NIM 1630201014, Judul Skripsi: “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dan tinjauan eksekusi hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada putusan No. 7/PDT.G/2018/PA.SWL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dan bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Pelaksanaan eksekusi walaupun diatur dalam hukum acara peradilan agama, namun untuk melaksanakan putusan, hakim memberikan pengertian dan pemahaman pada Penggugat dan Tergugat inti hak asuh anak itu adalah tanggungjawab dari kedua orang tua. Sehingga tidak pelu ada upaya paksa untuk melaksanakan putusan hakim. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan satu orang jurusita/panitera yaitunya sebuah perkara mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak terhadap putusan PA Sawahluto dalam perkara No.7/Pdt.G/2018/PA.SWL dimana pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, dan bagaimana tahap selanjutnya bagi pengadilan selaku lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku Hukum Acara Peradilan Agama, Buku Fiqih Munakahat, dokumen peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Putusan Verstek, KHI, dll yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap putusan No. 7/PDT.G/2018/PA.SWL sesuai menurut Hukum Acara yang berlaku dimana dilakukan pemanggilan dan peringatan (aanmaning). Kepada pihak Tergugat untuk segera menyerahkan anak mereka kepada Tergugat. Hakim lebih banyak memberikan pemahaman dan pengertian kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak mereka. Pemahaman kedua belah pihak dibuatkan suatu kesepakatan dan meminta kedua belah pihak saling menghormati perjanjian yang telah dibuat. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang masih dibawah umur merupakan tanggung jawab kedua orang tuannya sebagaimana diatur dalam hukum Islam Al-Qur’an S. al-Baqarah [2]: 233 serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kedua orang si anak berkewajiban memberikan perlindungan kepada anaknya. Sementara itu Negara, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan perlindungan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Jo Pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Primer adalah sumber data yang utama penulis peroleh dari wawancara langsung dari sumber aslinya.