AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PADA KANTOR WALI NAGARI TANJUNG LABUH TAHUN 2017

Abstract

Elmi Zulsrianti, NIM 14 231 022, Judul Skripsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018. Permasalahan yang terjadi dalam Skripsi ini adalah akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017. Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Nagari belum mempublikasikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat sebagaimana mestinya, dikarenakan kurangnya sarana dan prasana informasi kepada publik/ masyarakat Nagari hal tersebut disebabkan karena minimnya sarana informasi publik yang ada dinagari Tanjung Labuh dan kurangnya sosialisasi serta SDM yang kurang memadai . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja Nagari tahun 2017, yang didapat melalui perbandingan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara umum pemerintah Nagari Tanjung Labuh sudah menerapkan prinsip Akuntabel. Dari segi Transparansi, dalam hal, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari sudah melaksanakan prinsip Transparansi. Namun, dalam hal laporan pertanggungjawaban realisasi Pendapatan dan Belanja Nagari pemerintah Nagari Tanjung Labuh belum mempublikasikannya secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah Nagari untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat