ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAMPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2017

Abstract

FIKA NELVI SARI, NIM : 14 231 031 dengan judul Skripsi “ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH PERIODE 2017 “. Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang disusun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data-data, menganalisis data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menyajikan pos-pos pendapatan, transfer dan pembiayaan, hanya menyajikan pos belanja karena tidak adanya pendapatan. Pada Laporan Kauangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan sedangkan, pada PP Nomor 71 Tahun 2010 harus menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan. Basis akuntansi dalam pengakuan beban dan pendapatan-LO, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas sudah berbasis Akrual sedangkan, untuk pengakuan pendapatan dan belanjan pada laporan Realisasi Anggaran adalah basis Kas.